MPR Keluhkan Kebocoran Data di Indonesia

Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menganggap keamanan siber di Indonesia masih lemah, sehingga terjadi peretasan data. Kondisi ini mendorong peningkatan keamanan siber di Tanah Air.

“Ini juga terkait kasus peretasan data nasional yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukumnya,” kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada Jumat (16/8/2024).

Berbagai kebocoran data terus terjadi di Indonesia seperti sebanyak 15 juta data Bank Syariah Indonesia (BSI) dan sebanyak 337 data Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri).

Kemudian, sebanyak 105 juta data pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan serangan siber ransomware Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Terakhir, dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Indonesia menurut National Cybersecurity Index masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber,” ujarnya.

Salah satu solusi untuk meningkatkan keamanan siber Indonesia dengan membentuk matra keempat, yaitu tentara siber.

“Sudah saat Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat tentara nasional Indonesia dengan menghadirkan angkatan siber. Kehadirannya untuk memperkuat matra yang sudah ada, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara,” ujarnya. (adm)

Sumber: detik.com