Jakarta – Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menyarankan Pusat Data Nasional (PDN) 1 di Cikarang, Jawa Barat (Jabar) diaudit Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kajari Jakpus). Meskipun ini dioperasikan pada 1 Juni 2025 yang semula akan dilakukan pada Agustus 2024.
Penundaannya akibat ransomware melumpuhkan PDNS 2 pada bulan sebelumnya yang berakibat pemerintah menata ulang kembali proyek tersebut. Langkah ini termasuk meningkatkan keamanannya.
“Jadi, ini berkaca pada pengalaman itu, itu kan harus dilihat yang Surabaya yang pengelolanya bukan sembarang perusahaan, (malah) perusahaan besar, begitu juga Tbk lagi ya. Sudah gitu dia investasi triliunan di peralatan, keamanan, segala macam. Nah, itu yang besarnya bisa jebol? Bagaimana nanti yang PDN di Cikarang?,” kata Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja pada Jumat (23/5/2025).
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) masih mempunyai waktu guna mengaudit PDN 1 tersebut sebelum nanti akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Menurut saya memang harus dilakukan audit menyeluruh, yang mendalam ya untuk memastikan tidak ada celah keamanan, baik dari segi pengadaan barangnya, terus mereka tahu apa yang dipasang. Bahkan, saya dengar katanya ada banyak masalah di Cikarang, banyak perangkat yang tidak berfungsi dan sebagai macamnya,” tuturnya.
Proyek PDN Cikarang dibangun sejak 2022 di atas luas lahan sekitar 15.994 m2 bersumber dari pinjaman dari Pemerintah Prancis senilai EUR 164.679.680 selama 24 bulan.
PDN Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt pada kesempatan operasi optimal.
Pemerintah menargetkan operasional Pusat Data Nasional (PDN) akan dilakukan mulai 1 Juni 2025. Fasilitas tersebut akan mempercepat transformasi digital nasional dalam segi layanan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan.
Kepastian ini terungkap usai pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.
“PDN adalah fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ucap Meutya Hafid. (adm)
Sumber: detik.com
